Berita Baik! Sekolah Swasta Gratis Jakarta Mulai Tahap Pertama
Pemprov DKI Jakarta Mulai Implementasikan Sekolah Swasta Gratis
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memulai tahap pertama program sekolah swasta gratis. Program ini dijalankan sebagai pilot project pada tahun ajaran 2025/2026. Sebanyak 40 sekolah swasta dari berbagai jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB, dipilih untuk mengikuti program ini. Sekolah-sekolah tersebut telah memenuhi syarat legalitas, akreditasi, serta komitmen transparansi keuangan.
Daftar Sekolah yang Terpilih
Berikut adalah daftar sekolah swasta yang terpilih sebagai pilot project:
Jenjang SD
- SD Bhakti Luhur, Petogogan, Jakarta Selatan
- SDS Bina Pusaka, Koja, Jakarta Utara
Jenjang SMP
- SMP Muhammadiyah 32, Keagungan, Jakarta Barat
- SMP Al Inayah, Kedoya Utara, Jakarta Barat
- SMP Triwibawa, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat
- SMP Trisula Perwari 2, Paseban, Jakarta Pusat
- SMP Trisula Perwari I Jakarta, Pasar Manggis, Jakarta Selatan
- SMP Yaspia, Rawa Terate, Jakarta Timur
- SMP Sejahtera, Pademangan Barat, Jakarta Utara
- SMP Darul Maarif, Semper Timur, Jakarta Utara
- SMP Al Hasanah, Sukabumi Utara, Jakarta Barat
- SMP Yakpi I DKI Jaya, Pademangan Barat, Jakarta Utara
Jenjang SLB
- SLB BC Alfiany, Cengkareng Barat, Jakarta Barat
- SLB BC Abdi Pratama, Munjul, Jakarta Timur
Jenjang SMA
- SMA Lamaholot, Rawa Buaya, Jakarta Barat
- SMAS Budi Murni 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat
- SMAS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari, Jakarta Pusat
- SMAS Taman Madya I Jakarta, Serdang, Jakarta Pusat
- SMA Plus Khadijah Islamic School, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
- SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur
- SMA Teladan 1 Jakarta, Susukan, Jakarta Timur
- SMAS Gita Kirtti 2, Sunter Jaya, Jakarta Utara
- SMAS Al Khairiyah Jakarta, Lagoa, Jakarta Utara
- SMAS Wijaya Kusuma, Rambutan, Jakarta Timur
Jenjang SMK
- SMKS Citra Utama, Tegal Alur, Jakarta Barat
- SMKS Maarif Jakarta, Grogol, Jakarta Barat
- SMKS At Taqwa Jakarta, Gunung Sahari Utra, Jakarta Pusat
- SMKS Taman Siswa 2, Kemayoran, Jakarta Pusat
- SMKS PGRI 15 Jakarta, Petukangan Utara, Jakarta Selatan
- SMKS Cyber Media, Pancoran, Jakarta Selatan
- SMK Gapura Merah Putih, Ciganjur, Jakarta Selatan
- SMKS Cipta Karya Jakarta, Kayu Manis, Jakarta Timur
- SMK Bina Nusa Mandiri, Ciracas, Jakarta Timur
- SMKS Fajar Indah, Pademangan Barat, Jakarta Utara
- SMKS Sari Putra, Semper Barat, Jakarta Utara
- SMKS YP IPPI Petojo, Petojo Utara, Jakarta Pusat
- SMK Katolik Saint Joseph, Kenari, Jakarta Pusat
- SMK Jagakarsa, Jagakarsa, Jakarta Selatan
- SMKS YPK-Kesatuan, Manggarai, Jakarta Selatan
- SMKS Laboratorium Jakarta, Pondok Kopi, Jakarta Timur
Persiapan Pergub dan Anggaran
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa Pemprov DKI sedang menyusun peraturan gubernur (pergub) sebagai payung hukum bagi pelaksanaan program sekolah swasta gratis. Pergub ini saat ini dalam tahap harmonisasi dengan Biro Hukum, DPRD, serta kementerian terkait. Di sisi lain, anggaran untuk program ini akan disiapkan melalui APBD Perubahan Tahun 2025.
Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program. Monitoring dilakukan melalui review jumlah kehadiran siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan semua aspek berjalan lancar, termasuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.
Skema Uji Coba Sekolah Swasta Gratis
Komisi E DPRD DKI Jakarta menjelaskan bahwa skema penerapan program ini ditujukan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Siswa-siswa tersebut akan ditempatkan di sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI. Menurut Justin Adrian, anggota Komisi E DPRD DKI, sekitar 40 hingga 60 persen siswa hanya bisa ditampung di sekolah negeri, sehingga sekolah swasta menjadi alternatif solusi.
Tahap pertama program ini akan dilakukan dengan sistem kuota bangku di masing-masing sekolah swasta. Kuota dirancang agar tidak mengganggu sistem keuangan sekolah dan akan dilakukan secara bertahap. Misalnya, jika satu sekolah memiliki 500 bangku, maka 20 bangku akan disiapkan untuk uji coba. Hal ini karena program ini melibatkan sistem pembayaran dari Pemprov, sehingga pelaksanaannya tidak bisa langsung berjalan mulus.
Beberapa orang tua siswa menyambut baik kebijakan ini. Erikson, salah satu orang tua, mengatakan bahwa program ini membantu mengurangi kesulitan mencari sekolah negeri dekat rumah. Sementara Rahmat mengungkapkan bahwa program ini membantu beban finansial keluarganya, sehingga anaknya tetap bisa bersekolah di tempat berkualitas.
Posting Komentar